Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna

Penerima Bansos JPS Covid 19 Harus Diverifikasi Musyawarah Kelurahan 

KACAPIRING, wargabandung.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bandung tahap ke-1 tahun 2020, yang menyetujui kucuran dana Jaring Pengaman Sosual Covid 19 Kota Bandung sebesar Rp 298 miliar, masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 101 miliar guna memenuhi kecukupan 156,125 KK terdampak wabah korona. Defisit anggaran JPS Covid 19 di Kota Bandung tersebut disebabkan kenaikan jumlah masyarakat non data terpadu kesejahteraan sosian (DTKS), yang mencapai 100 persen. Untuk menekan defisit tersebut Pemerintah dan DPRD Kota Bandung akan melakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kebutuhan kekurangan anggaran tertutupi. “Ada cukup banyak kegiatan yang dapat diefisensikan dari OPD-OPD seperti perjalanan dinas, kegiatan seminar atau kegiatan diluar kebutuhan dasar masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, di ruang kerja pimpinan DPRD Kota Bandung, Rabu (15/4/2020). Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, pemangkasan dan pergeseran anggaran termasuk dana kegiatan dewan yang dirasa bisa menutupi defisit dana JPS tersebut, kita dukung. Achmad juga menegaskan, DPRD juga terus mencari solusi untuk menutup defisit tersebut. Salah satunya akan dibahas dalam rapat kerja Badan Anggran DPRD Kota Bandung, Kamis besok (16/4/2020). “Kita sangat terbuka dalam masalah anggaran pemenuhan JPS Covid 19, enggak ada yang ditutupi. Bahkan, dewan mendukung solusi Pemkot Bandung, untuk bersama-sama menutupi defisit anggaran JPS warga Kota Bandung,” ucap Achmad. Jika APBD Perubahan tahap ke-1 tahun 2020 tak dapat berjalan sesuai jadwal, pemerintah kota Bandung, bisa menggunakan anggaran berjalan. “Aturan Kemendagri memang begitu, Kalau besok raker Bangar Dewan belum menemukan solusi tambahan kekurangan dana JPS, kita bisa gunakan APBD berjalan. Enggak ada masalah,” terang Achmad. Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna. Menurutnya, dengan membludaknya jumlah calon penerima bantuan sosial kategori non DTKS di Kota Bandung, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mendeteksi validitas data tersebut, agar pendistribusian bantuan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu, pihaknya di panitia khusus (Pansus) dua DPRD Kota Bandung, yang membahas penanggulangan kemiskinan tengah merencanakan pembentukan satuan tugas (satgas) verifali yang memiliki tugas memeriksa dan memastikan kebenaran data dari kelompok DTKS yang terdata di Kementerian Sosial. Sedangkan, terkait mekanisme pendataan warga miskin baru atau non DTKS itu berada di musyawarah kelurahan. "Maka, setiap orang dapat melaporkan diri atau melaporkan orang lain yang memerlukan uluran bantuan ekonomi karena dampak kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dengan hanya menghubungi ketua RT/RW atau datang ke kelurahan setempat, untuk selanjutnya diverifikasi dan validasi di musyawarah kelurahan. Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan JPS," ujar Aries di Gedung DPRD Kota Bandung. (edi).

Baca juga: Resmi, Denda tak Pakai Masker di Kota Bandung Sebesar Rp100 Ribu

POSTING KOMENTAR