Aan Andi Purnama (Anggota DPRD Kota Bandung)

DPRD Bentuk Pansus LKPJ untuk Menilai Kinerja Wali Kota Bandung 

KACAPIRING, wargabandung.com - Anggota Pansus IV Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung tahun anggaran 2019 Aan Andi Purnama mengatakan, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) akan menilai LKPJ Wali Kota Bandung, selama satu tahun anggaran. Hal itu untuk mengevaluasi kinerja Wali Kota Oded M. Danial selama setahun terakhir memimpin Kota Bandung. “Nanti DPRD akan menilai kepemimpinan Wali Kota selama 1 tahun menjalankan roda pemerintahan,” ujar Aan Andi Purnama, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (27/4/2020). Pansus tersebut akan melihat kesesuaian pencapaian program pemerintah dengan perencanaan, dan presentasi target. Untuk itu, hasil temuan Pansus akan melahirkan rekomendasi berupa perbaikan kinerja bagi Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan. “Kita tunggu saja, rekomendasi seperti apa yang akan dikeluarkan pansus,” kata Aan Andi Purnama Dijelaskan politis Demokrat ini, dalam menjalankan tugasnya pansus diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 20 ayat 1 berbunyi DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja dan kegiatan; dan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Maka, khadiran OPD dalam rapat Pansus sangat diharapkan untuk memberikan penjelasan  serta klarifikasi terkait sejumlah data dalam dokumen  LKPJ Walikota Tahun 2019,” tegasnya. Dari hasil pembahasan Pansus IV tersebut ditegaskan Andi beberapa catatan penting akan dihasilkan untuk perbaikan kinerja. Bahkan pola kerjasama antar instansi perlu ditingkatkan untuk kerja yang maksimal. Meningkatkan peran OPD untuk melakukan perbaikan melalui APBD jelas Andi, kedepan diharapkan menjadi rekomendasi dewan guna bahan pertimbangan, sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang demi kesejahteran masyarakat Bandung,” jelasnya. Sebelumnya Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan saat memimpin sidang paripurna dewàn dengan agenda mendengarkan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung tahun anggaran 2019 mengungkapkan, LKPJ merupakan dokumen negara yang perlu dipertanggungjawabkan. Pihaknya mengkoreksi LKPJ Walikota anggaran 2019, pada dasarnya untuk kepentingan bersama, bukan semata mencari kesalahan, agar hasilnya sesuai dengan kaedah dan ketentuan yang berlaku. Menurut Tedy, DPRD Kota Bandung telah menerima dan menyetujui  pembahasan dokumen  LKPJ Wali Kota Bandung tahun 2019, dan merupakan prioritas bagi dewan untuk dibahas pada masa persidangan caturwulan II tahun 2020. “Kepada anggota Pansus, dewan mengucapkan selamat bekerja sesuai ketersedian waktu yang sudah ditentukan,” pungkas Tedy (edi).

Baca juga: DPRD Jamin Peserta Didik Baru Lewat Rekomendasi RT - RW

POSTING KOMENTAR